Terbukti Jusuf Kalla Keliru Soal Fenomena Pengusaha Tionghoa

Terbukti Jusuf Kalla Keliru Soal Fenomena Pengusaha Tionghoa

Terbukti Jusuf Kalla Keliru Soal Fenomena Pengusaha Tionghoa

Rangkaian twit dari @LaskarCikeas tentang gurita bisnis Jusuf Kalla dan juga pesan JK yang kental nuansa SARA

Membongkar kegagalan Program Benteng Partai Masyumi, Hadirnya Pengusaha Ali-Baba sampai Kebangkitan Kapitalisme Kroni.

1. Hari2 ini ramai beredar kutipan media atas pernyataan JK tentang kesenjangan ekonomi di forum Tanwir Muhammadiyah bulan Februari yg lalu.

2. Ada yg menarik dari pidato JK itu, bukan soal isu kesenjangan ekonomi.

3. Krn sebelumnya di tanwir Muhammadiyah, Presiden Jokowi juga berbicara topik yg senada, soal Kebijakan Pemerataan ekonomi yg berkeadilan. Pidato Lengkap Presiden Jokowi Di Tanwir Muhammadiyah 2017 islamic center Ambon Maluku https://www.youtube.com/watch?v=6DTcij6VWjE&feature=youtu.be

4. @Pak_JK justru mengangkat soal kesenjangan yg dikaitkan dengan perbedaan agama dan etnis.

5. Kata @Pak_JK : Di Thailand, yg kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yg kaya maupun miskin memiliki agama yg sama.

6. Sementara itu di Indonesia menurut JK, yg kaya dan miskin berbeda agama.

7. JK menjelaskan, di Indonesia sebagian besar orang yg kaya adalah warga keturunan (china) yg beragama Konghuchu maupun Kristen.

8. Sedangkan orang yg miskin di Indonesia sebagian besar penganut Islam dan ada juga yg Kristen.

9. JK menyebutkan proses konsolidasi antara ketimpangan ekonomi dengan isu perbedaan etnis/agama sangat berbahaya

10. Dg angkat isu etnis dlm kesenjangan ekonomi, JK menampilkan dirinya spt politikus Masyumi ketika mengangkat program Benteng thn 1950-an

11. Program Benteng dimulai kurang lebih setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam Konfrensi Meja Bundar pada tahun 1949

12. Kabinet koalisi lintas partai yg di pimpin partai Masyumi dengan Perdana Menteri Natsir (1950-1951)

13. Kabinet koalisi berlakukan satu Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yg sangat nasionalistis, sbg upaya mengubah struktur ekonomi kolonial

14. Dalam rencana itu, kabinet Natsir menempuh kebijakan ekonomi yg sangat ambisius yg disebut dengan program Benteng

15. Program itu secara eksplisit berusaha melindungi dan mengembangkan pengusaha2 pribumi, mendiskriminasi dari pesaing2 mereka

16. Pesaing2 mereka, pengusaha asing dan keturunan China, dan sekaligus perkecil ketergantungan pd kepentingan asing dan keturunan China.

17. Program Benteng dijalankan dengan menyediakan lisensi impor, alokasi devisa dan kredit hanya bagi pengusaha-pengusaha pribumi

18. Walaupun Rencana Urgensi Perekonomian dirumuskan pada masa kerja kabinet Natsir

19. Namun kebijakan ini baru diumumkan secara resmi beberapa minggu setelah kejatuhan Kabinet Natsir pada bulan Maret 1951

20. Setelah itu, rencana program benteng itu dilaksanakan oleh kabinet2 berikutnya

21. Skema pengistimewaan itu bsa jelaskan mengapa program Benteng masih dipertahankan oleh partai2, walaupun sdh tjd pergantian pemerintahan

22. Program Benteng yg memberikan kewenangan pada Menteri Perekonomian dan pejabat2 di bawahnya untuk mengistimewakan pengusaha pribumi

23. Mengistimewakan pengusaha pribumi dengan pemberian lisensi impor, alokasi devisa dan kredit pada pengusaha yg dekat dengan mereka

24. Dalam Kabinet Natsir, Menteri Keuangan dijabat oleh Mr. Sjarifuddin Prawiranegara dari Partai Masyumi

25. Menteri Perdagangan dan Industri diduduki oleh Sumitro Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI)

26. Sumitro Djojohadikusumo adalah ayah dari Prabowo Subianto id.wikipedia.org/wiki/Soemitro_…

27. Dalam perjalanan selanjutnya, kebijakan benteng ini dengan cepat berubah menjadi praktek “jual beli” fasilitas

28. Praktek “jual beli” fasilitas antara partai yg menduduki posisi dlm pemerintahan dg para pendukung mereka yg menjadi klien bisnisnya

29. Memang saat itu, tidak semua partai mendapatkan akses dalam pemerintahan dan parlemen

30. Dalam kurun waktu 1950-1955, proses pembentukan kabinet pemerintahan hanya ditentukan oleh dua poros koalisi politik utama

31. Satu berporoskan pada partai Masyumi yg dianggap merepresentasikan kekuatan ideologi Islam

32. Dan satu lagi poros politik yg bersumbukan Partai Nasional Indonesia (PNI) yg merepresentasikan kekuatan kubu nasionalis

33. Semua kabinet-pemerintahan yg dibentuk oleh partai2 utama di parlemen mulai periode 1950 – Maret 1955 telah memberikan lisensi impor

34. Memberikan lisensi impor atas dasar favoritisme dan jaminan patron politiknya

35. Dengan memanfaatkan program Benteng, Masyumi membangun jaringan klientalistik dengan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)

36. GKBI sebuah organisasi yg dibentuk sebagai gabungan dari koperasi batik di wilayah Pekalongan, Solo, Yogyakarta dan Jakarta

37. Pekalongan dan Solo dikenal sebagai wilayah tradisional pendukung Masyumi

38. Melalui program Benteng, GKBI melalui NV Batik memperoleh monopoli untuk mengimpor kain mori, bahan vital dalam industri batik

39. Pemberian keistimewaan pada GKBI tentu saja memiliki pertimbangan politik krn secara historis Partai Masyumi memiliki ikatan dengan GKBI

40. Dimana awal mulanya GKBI dibentuk oleh kalangan pengusaha-pengusaha santri pada dasawarsa pertama tahun 1900-an

41. Yg selanjutnya para santri tsb berasosiasi dg Partai Masyumi. Bahkan GKBI mrpkn sumber keuangan yg penting bagi Partai Masyumi saat itu

42. Di Pulau Sulawesi, Haji Kalla, ayahnya JK yg mulai usaha tesktil di Watampone

43. Usaha tesktil di Watampone justru bisa membesar pada tahun 1950-an ketika pindah ke Makassar sayangisejarah.blogspot.co.id/2012/04/tahuka…

44. Haji Kalla berdagang ke Makassar pada 18 Oktober 1952. Bisnisnya terus berkembang

45. Lima tahun kemudian merambah bisnis transportasi dan membeli mobil truk internasional untuk mengangkut hasil bumi dari Bone ke Makassar

46. Selain itu, mengoperasikan mobil penumpang jenis station wagon yg melayani trayek Makassar – Bone, dan diberi nama Cahaya Bone

47. Selanjutnya, mendirikan NV (Namlozee Venonchap) Hadji Kalla Trading Company, yg fokus menekuni bidang perdagangan dan logistik

48. Jadi, program Benteng bisa melahirkan dan membesarkan pengusaha-pengusaha klien yg memiliki patron politik

49. Sehingga pengusaha klien mendapatkan favoritisme dengan berbagai kemudahan dibandingkan dengan pengusaha keturunan

50. Berbagai kemudahan yg dinikmati oleh pengusaha klien membuat mereka lebih puas menjadi broker penjual lisensi

51. Karena lisensi yg mereka dapatkan justru kemudian dijual pada pengusaha keturunan China

52. Model jual beli lisensi inilah yg memunculkan pengusaha Ali-Baba

53. Lisensi kemudahan diperoleh oleh Ali (pengusaha pribumi) dari patron politiknya, lalu dijual pada Baba (pengusaha keturunan)

54. Program Benteng juga melahirkan jumlah politisi yg menjadi pengusaha semakin banyak

55. Sejalan dg kemudahan yg bisa disediakan oleh partai dlm pemerintahan. Dari sini lahirlah politisi-pengusaha atau pengusaha-politisi

56. Model pengusaha semu semacam ini terus bermunculan bahkan semakin banyak di era Orde Baru

57. Pengusaha yg sukses adalah pengusaha yg dekat dengan pemerintah, atau setidaknya memiliki patron politik

58. Dg merebaknya model Ali-Baba, pengusaha-politisi, 2016 Indonesia menduduki rangking ke 7 tertinggi di dunia dlm indeks kapitalisme kroni

Indonesia Peringkat Ketujuh Indeks Kapitalisme Kroni 2016 cnnindonesia.com/ekonomi/201605…

59. Kapitalisme kroni dibangun berdasarkan kedekatan antara pengusaha dengan penguasa

60. Dan dari kedekatan pengusaha dengan penguasa itu mengalir rente ekonomi

61. Jadi para pengusaha kroni tidak mengandalkan kemampuan mereka untuk berkompetisi

62. Tapi justru dari kemampuannya untuk melakukan praktik kartel, monopoli, lobi-lobi bisnis yg melibatkan patron politik dan aparat negara

63. Sektor bisnis yg rentan akan terjadinya praktik kroni antara lain sektor telekomunikasi, industri migas, pembangkit listrik

64. Juga termasuk sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, konstruksi dan jual beli alat-alat pertahanan

65. @Pak_JK dalam pidatonya jelas memberikan pesan keliru, pesan yg salah

66. Isunya bukannya kesenjangan sosial yg terkonsolidasi dengan perbedaan agama/ etnis, tapi isu masih kuatnya model kapitalisme kroni

67. Jalan yg diambil @jokowi sudah benar. Tanpa perdulikan etnis/agama, jaringan kapitalisme kroni spt para mafia dan kartel migas dibabat

68. Petral yg puluhan tahun sudah menjadi kartel impor migas adalah salah satu contoh yg harus dibabat habis

69. Demikian pula dengan praktik pemberian lisensi HTI, HGU yg berjuta-juta hektare diberikan oleh politisi untuk mendapatkan rente ekonomi

Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi elsam.or.id/2015/04/permai…

70. Coba cek informasi bahwa Zulkifli Hasan, politukus PAN di era pemerintahan SBY, membagikan ijin HTI dan HGU, berjuta-juta hektar

Pengakuan Zulkifli Hasan Soal Skandal Korupsi Hutan m.tempo.co/read/news/2015…

71. Coba tanyakan ke Hatta Rajasa, Purnomo Yugiastoro ttg Kontrak karya pertambangan dan Migas yg tak lepas dari andil pejabat dan politisi

72. Pejabat dan politisi yg menginginkan mengambil keuntungan cepat dengan cara menjual ijin bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/2….

73. Inilah penyebab kesenjangan ekonomi kita. Inilah yg harus dibabat habis untuk menghentikan melebarnya ketimpangan ekonomi

74. Bukan justru dengan cara mengangkat sentimen etnis dan politisasi agama @Pak_JK

75. Apalagi menebarkan kebencian etnis dan agama karena mereka bisa lebih kaya dari yg lain @Pak_JK

76. @Pak_JK kembali memberikan pesan yg keliru bagi ummat Islam

77. Karena masalahnya terletak pada reformasi politik yg belum tuntas membabat para pemburu rente @Pak_JK

 

Sumber Berita Terbukti Jusuf Kalla Keliru Soal Fenomena Pengusaha Tionghoa : Gerilyapolitik.com

Comments

comments